Pilar Sosial dalam ESG: Hak Asasi Manusia, Kesejahteraan Karyawan, dan Dampak Sosial
Apa yang membuat sebuah perusahaan menjadi tempat kerja yang baik? Apakah hanya gaji yang kompetitif, fasilitas kantor yang nyaman, atau kesempatan untuk mendapatkan promosi?
Semua itu memang penting. Namun, ada hal lain yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya, menghormati hak asasi manusia, serta memberikan dampak kepada masyarakat di sekitarnya.
Dalam dunia bisnis, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari pendapatan dan keuntungan. Cara perusahaan memperlakukan manusia juga menjadi bagian penting dalam membangun bisnis yang bertanggung jawab.
Inilah yang dibahas dalam aspek Social pada Environmental, Social, and Governance (ESG).
Pilar Social berfokus pada hubungan perusahaan dengan manusia, baik karyawan, pelanggan, pemasok, maupun masyarakat yang terdampak oleh aktivitas bisnis. Penerapannya mencakup berbagai hal, mulai dari keselamatan kerja dan kesetaraan kesempatan hingga perlindungan data pribadi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Lalu, apa saja yang termasuk dalam pilar Social ESG? Mengapa aspek ini penting bagi perusahaan, dan bagaimana cara menerapkannya dalam kegiatan bisnis sehari-hari?
1. Apa Itu Social dalam ESG?
Secara sederhana, Social dalam ESG membahas bagaimana perusahaan memperlakukan manusia dan mengelola dampak sosial dari aktivitas bisnisnya.
Bayangkan sebuah perusahaan memiliki keuntungan yang terus meningkat. Namun, pada saat yang sama, karyawannya menghadapi jam kerja yang tidak wajar, lingkungan kerja yang tidak aman, atau perlakuan diskriminatif.
Dari sisi keuangan, perusahaan tersebut mungkin terlihat berhasil. Akan tetapi, dari sisi sosial, terdapat persoalan yang perlu diperbaiki.
Pilar Social membantu perusahaan melihat persoalan tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab bisnis, bukan sekadar urusan internal yang bisa diabaikan.
Beberapa aspek yang termasuk dalam Social ESG antara lain:
Hak asasi manusia dalam kegiatan bisnis.
Kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan karyawan.
Kesetaraan kesempatan dan keberagaman di tempat kerja.
Perlindungan pelanggan dan keamanan produk.
Privasi serta perlindungan data pribadi.
Hubungan perusahaan dengan masyarakat.
Kondisi kerja dan praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasok.
Tidak semua aspek memiliki tingkat kepentingan yang sama untuk setiap perusahaan. Bisnis manufaktur mungkin perlu memberikan perhatian besar pada keselamatan kerja, sedangkan perusahaan teknologi perlu mempertimbangkan privasi pengguna, aksesibilitas layanan, dan kondisi kerja dalam rantai pasok perangkat keras.
Karena itu, perusahaan perlu memahami dampak sosial yang paling relevan dengan model bisnis dan aktivitas operasionalnya.
2. Mengapa Pilar Social Penting bagi Perusahaan?
Mengelola aspek sosial bukan hanya tentang memenuhi tanggung jawab moral. Praktik yang baik juga dapat membantu perusahaan menjaga keberlangsungan operasional dan membangun hubungan yang lebih sehat dengan para pemangku kepentingan.
Meningkatkan kenyamanan dan produktivitas karyawan
Karyawan yang merasa dihargai, mendapatkan dukungan yang memadai, dan bekerja dalam lingkungan yang aman cenderung memiliki kondisi yang lebih baik untuk menjalankan pekerjaannya.
Sebaliknya, lingkungan kerja yang penuh tekanan, diskriminasi, atau konflik dapat meningkatkan risiko ketidakhadiran, penurunan motivasi, dan pergantian karyawan.
Perusahaan dapat memperbaiki kondisi ini melalui kebijakan kerja yang jelas, komunikasi terbuka, kesempatan pengembangan karier, dan mekanisme penyampaian keluhan yang aman.
Mengurangi risiko hukum dan reputasi
Masalah ketenagakerjaan, pelanggaran hak asasi manusia, atau penyalahgunaan data pelanggan dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi perusahaan.
Dampaknya tidak selalu berhenti pada sanksi hukum. Kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, dan calon karyawan juga dapat terganggu.
Dengan mengidentifikasi risiko sosial sejak awal, perusahaan dapat menyiapkan kebijakan dan pengendalian yang lebih baik.
Membangun kepercayaan pelanggan
Pelanggan tidak hanya memperhatikan kualitas produk atau harga. Mereka juga dapat mempertimbangkan bagaimana perusahaan memperlakukan pelanggan, menjaga data pribadi, dan menangani keluhan.
Misalnya, perusahaan yang menjelaskan penggunaan data secara transparan dan menyediakan mekanisme pengaduan yang jelas dapat membantu membangun kepercayaan pelanggan.
Menjaga hubungan dengan masyarakat
Aktivitas bisnis dapat memengaruhi masyarakat di sekitar lokasi operasional. Dampaknya bisa berupa kesempatan kerja, perubahan kondisi ekonomi lokal, penggunaan sumber daya, hingga gangguan lingkungan yang memengaruhi kehidupan warga.
Perusahaan yang mendengarkan kebutuhan masyarakat dan menangani keluhan secara bertanggung jawab memiliki peluang lebih besar untuk membangun hubungan jangka panjang yang baik.
3. Hak Asasi Manusia dalam Aktivitas Bisnis
Hak asasi manusia merupakan salah satu bagian penting dalam pilar Social ESG.
Dalam praktiknya, penghormatan terhadap hak asasi manusia berarti perusahaan perlu memastikan bahwa kegiatan bisnisnya tidak menyebabkan atau berkontribusi terhadap pelanggaran hak-hak dasar manusia.
Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan perusahaan terhadap karyawannya sendiri. Risiko juga dapat muncul dari pemasok, kontraktor, mitra bisnis, dan pihak lain dalam rantai nilai.
Mencegah diskriminasi
Diskriminasi dapat terjadi ketika seseorang mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam proses perekrutan, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, atau kesempatan promosi.
Perusahaan perlu memastikan bahwa keputusan ketenagakerjaan didasarkan pada kriteria yang relevan dengan pekerjaan dan diterapkan secara adil.
Kebijakan antidiskriminasi juga perlu disertai mekanisme pelaporan dan penanganan keluhan yang dapat dipercaya.
Mencegah kerja paksa dan pekerja anak
Risiko kerja paksa dan pekerja anak dapat muncul dalam rantai pasok yang panjang, terutama ketika perusahaan memiliki keterbatasan informasi mengenai praktik pemasoknya.
Perusahaan dapat melakukan penilaian risiko pemasok, menetapkan persyaratan ketenagakerjaan, dan menindaklanjuti indikasi pelanggaran.
Pemeriksaan tidak cukup hanya dilakukan melalui dokumen. Dalam kondisi tertentu, perusahaan mungkin perlu melakukan audit atau penilaian langsung yang sesuai dengan tingkat risikonya.
Menyediakan mekanisme pengaduan
Karyawan dan pihak lain yang terdampak perlu memiliki cara yang aman untuk menyampaikan keluhan.
Mekanisme pengaduan yang baik seharusnya mudah diakses, menjaga kerahasiaan secara wajar, melindungi pelapor dari tindakan pembalasan, dan menyediakan proses tindak lanjut yang jelas.
Tujuannya bukan hanya menemukan pelanggaran, tetapi juga memastikan masalah dapat diselesaikan dan tidak terulang.
Melakukan uji tuntas hak asasi manusia
Uji tuntas hak asasi manusia atau human rights due diligence membantu perusahaan mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan mempertanggungjawabkan penanganan dampak terhadap hak asasi manusia.
Proses ini dapat dimulai dengan memetakan aktivitas bisnis, mengidentifikasi kelompok yang berpotensi terdampak, menentukan risiko prioritas, dan menyusun tindakan pencegahan.
Perusahaan juga perlu mengevaluasi efektivitas tindakan tersebut serta memperbaiki pendekatan jika hasilnya belum memadai.
4. Kesejahteraan Karyawan dan Lingkungan Kerja yang Sehat
Karyawan merupakan bagian penting dari keberlangsungan bisnis. Karena itu, kesejahteraan mereka tidak seharusnya dipandang hanya sebagai biaya operasional.
Pilar Social mendorong perusahaan untuk memperhatikan kondisi kerja secara lebih menyeluruh, termasuk keselamatan, kesehatan, kompensasi, dan kesempatan berkembang.
Keselamatan dan kesehatan kerja
Perusahaan perlu mengidentifikasi bahaya di tempat kerja dan menerapkan langkah pengendalian yang sesuai.
Di lingkungan manufaktur, perhatian dapat diberikan pada mesin, bahan kimia, kebisingan, dan penggunaan alat pelindung diri. Sementara itu, perusahaan perkantoran dapat memperhatikan ergonomi, keselamatan fasilitas, dan risiko kesehatan yang berkaitan dengan kondisi kerja.
Pencegahan sebaiknya menjadi prioritas. Perusahaan tidak cukup hanya mencatat kecelakaan setelah terjadi, tetapi perlu memahami penyebabnya dan mengambil tindakan agar kejadian serupa tidak terulang.
Keseimbangan kehidupan dan pekerjaan
Beban kerja yang berlebihan dapat memengaruhi kesehatan, konsentrasi, dan kualitas pekerjaan karyawan.
Perusahaan dapat mengevaluasi pembagian tugas, kejelasan jam kerja, kebijakan cuti, dan fleksibilitas kerja sesuai kebutuhan operasional.
Kebijakan tersebut perlu diterapkan secara konsisten agar karyawan tidak merasa harus mengorbankan kesehatan atau kehidupan pribadinya untuk memenuhi ekspektasi pekerjaan.
Kompensasi dan kesempatan berkembang
Kompensasi yang adil serta kesempatan untuk meningkatkan keterampilan dapat membantu karyawan melihat prospek jangka panjang dalam perusahaan.
Beberapa langkah yang dapat diterapkan meliputi evaluasi struktur gaji, pelatihan keterampilan, proses promosi yang transparan, dan pembahasan perkembangan karier secara berkala.
Perusahaan juga perlu memastikan bahwa akses terhadap pelatihan dan kesempatan berkembang tidak hanya diberikan kepada kelompok tertentu tanpa alasan yang objektif.
Menciptakan lingkungan kerja yang inklusif
Lingkungan kerja yang inklusif memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berkontribusi tanpa menghadapi diskriminasi atau perlakuan yang merendahkan.
Perusahaan dapat memulainya dengan menetapkan kode etik, memberikan pelatihan, menyediakan prosedur penanganan pelecehan, dan memastikan proses rekrutmen serta evaluasi kinerja berjalan secara adil.
Namun, kebijakan tertulis saja tidak cukup. Manajemen perlu menunjukkan perilaku yang sesuai dan memastikan pelanggaran ditangani secara konsisten.
5. Tanggung Jawab Sosial terhadap Pelanggan
Hubungan perusahaan dengan pelanggan juga merupakan bagian dari aspek Social ESG.
Tanggung jawab tersebut tidak berhenti pada penyediaan produk yang berkualitas. Perusahaan perlu memastikan bahwa produk dan layanan dipasarkan secara jujur, aman digunakan, dan tidak menimbulkan risiko yang dapat dicegah.
Menjaga keamanan produk dan layanan
Perusahaan harus memahami risiko yang mungkin timbul dari penggunaan produk atau layanan yang ditawarkan.
Produsen makanan, misalnya, perlu memperhatikan keamanan produk dan informasi komposisi. Perusahaan teknologi perlu memastikan bahwa layanan digitalnya dirancang dengan mempertimbangkan keamanan dan risiko terhadap pengguna.
Jika ditemukan masalah yang dapat membahayakan pelanggan, perusahaan perlu memiliki mekanisme penanganan dan komunikasi yang jelas.
Memberikan informasi yang transparan
Informasi mengenai harga, fitur, keterbatasan produk, syarat layanan, dan risiko penggunaan perlu disampaikan dengan jelas.
Pemasaran yang menyesatkan dapat merugikan pelanggan dan mengurangi kepercayaan terhadap perusahaan.
Transparansi membantu pelanggan membuat keputusan berdasarkan informasi yang memadai.
Melindungi data pribadi pelanggan
Dalam bisnis digital, data pelanggan dapat mencakup nama, informasi kontak, riwayat transaksi, lokasi, dan informasi lain yang dapat dikaitkan dengan seseorang.
Perusahaan perlu mengumpulkan serta menggunakan data sesuai tujuan yang sah, membatasi akses berdasarkan kebutuhan, dan menerapkan pengamanan yang sesuai.
Kebijakan privasi juga harus menjelaskan penggunaan data secara mudah dipahami. Di Indonesia, pengelolaan data pribadi perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Perlindungan data tidak hanya berkaitan dengan keamanan teknologi, tetapi juga dengan penghormatan terhadap hak pelanggan dan kepercayaan yang mereka berikan.
6. Dampak Sosial Perusahaan terhadap Masyarakat
Perusahaan tidak beroperasi dalam ruang kosong. Aktivitas bisnis dapat memberikan manfaat sekaligus menimbulkan dampak bagi masyarakat di sekitarnya.
Sebagai contoh, pembangunan fasilitas baru dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kegiatan ekonomi lokal. Namun, proyek yang sama juga dapat menimbulkan persoalan apabila memengaruhi akses masyarakat terhadap sumber daya, meningkatkan gangguan lalu lintas, atau mengabaikan kepentingan kelompok yang terdampak.
Karena itu, perusahaan perlu memahami kondisi sosial di sekitar aktivitas bisnisnya.
Melibatkan masyarakat sejak awal
Dialog dengan masyarakat dapat membantu perusahaan memahami kebutuhan, kekhawatiran, dan potensi konflik sebelum masalah berkembang.
Pelibatan masyarakat sebaiknya dilakukan secara bermakna, bukan hanya sebagai formalitas setelah keputusan utama dibuat.
Perusahaan juga perlu menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan memperoleh informasi tentang tindak lanjutnya.
Mendukung pengembangan ekonomi lokal
Perusahaan dapat memberikan kontribusi melalui perekrutan tenaga kerja lokal, pengembangan keterampilan, dan kerja sama dengan usaha kecil yang memenuhi persyaratan kualitas serta operasional.
Pendekatan ini dapat membantu menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas, terutama ketika perusahaan beroperasi di wilayah yang membutuhkan kesempatan kerja dan pengembangan kapasitas.
Mengevaluasi dampak program sosial
Program donasi atau kegiatan sosial dapat memberikan manfaat, tetapi keberhasilannya tidak cukup diukur dari jumlah dana yang dikeluarkan atau banyaknya kegiatan yang diselenggarakan.
Perusahaan perlu melihat apakah program tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan perubahan yang diharapkan.
Misalnya, program pelatihan kerja dapat dievaluasi berdasarkan peningkatan keterampilan peserta dan peluang mereka memperoleh pekerjaan, bukan hanya jumlah orang yang menghadiri pelatihan.
7. Cara Mengukur Kinerja Social ESG
Agar pilar Social tidak berhenti pada kebijakan dan kegiatan, perusahaan perlu menetapkan indikator yang dapat digunakan untuk memantau hasilnya.
Indikator yang dipilih harus sesuai dengan karakteristik bisnis, risiko sosial, dan tujuan perusahaan.
Berikut beberapa contoh KPI Social ESG.
| Area | Contoh KPI | Satuan |
|---|---|---|
| Keselamatan kerja | Jumlah kecelakaan kerja yang tercatat | Jumlah kasus |
| Kesejahteraan karyawan | Tingkat pergantian karyawan | Persentase (%) |
| Pengembangan karyawan | Rata-rata jam pelatihan | Jam/karyawan |
| Kesetaraan | Perbandingan kompensasi untuk pekerjaan yang setara | Rasio atau persentase |
| Hak asasi manusia | Jumlah kasus pelanggaran yang terverifikasi | Jumlah kasus |
| Keluhan karyawan | Persentase keluhan yang diselesaikan | Persentase (%) |
| Pelanggan | Jumlah keluhan pelanggan yang valid | Jumlah kasus |
| Privasi | Jumlah insiden pelanggaran data pribadi | Jumlah insiden |
| Masyarakat | Hasil program sosial berdasarkan indikator dampak | Sesuai program |
Indikator tersebut bukan daftar wajib untuk semua perusahaan. Organisasi perlu memilih metrik yang benar-benar membantu mengukur dampak dan risiko sosialnya.
Contoh pengukuran tingkat pergantian karyawan
Misalnya, sebuah perusahaan memiliki rata-rata 200 karyawan selama satu tahun. Dalam periode tersebut, terdapat 30 karyawan yang keluar.
Jika menggunakan jumlah karyawan keluar dibagi rata-rata jumlah karyawan, kemudian dikalikan 100%, perhitungannya adalah:
Tingkat pergantian karyawan = (30 ÷ 200) × 100% = 15%.
Angka tersebut dapat menjadi salah satu indikator untuk mengevaluasi kondisi tenaga kerja. Namun, angka pergantian yang tinggi tidak otomatis membuktikan adanya masalah kesejahteraan. Perusahaan perlu melihat penyebab karyawan keluar, karakteristik pekerjaan, kondisi industri, dan tren dari periode sebelumnya.
Hal yang sama berlaku untuk indikator lainnya. Angka harus dianalisis bersama konteksnya agar tidak menghasilkan kesimpulan yang keliru.
8. Standar dan Kerangka yang Dapat Digunakan
Perusahaan yang ingin menerapkan Social ESG secara lebih terstruktur dapat menggunakan sejumlah standar dan referensi.
Global Reporting Initiative (GRI)
GRI menyediakan standar pelaporan dampak organisasi terhadap ekonomi, lingkungan, dan manusia. Beberapa topik sosial yang dibahas mencakup tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan, keberagaman, serta masyarakat terdampak.
Standar yang digunakan perlu disesuaikan dengan topik material dan versi yang berlaku.
UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)
Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia menjelaskan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia dan pentingnya menyediakan akses terhadap pemulihan bagi pihak yang terdampak.
Kerangka ini dapat menjadi referensi untuk menyusun kebijakan, uji tuntas hak asasi manusia, dan mekanisme pengaduan.
OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct
Pedoman OECD membahas perilaku bisnis yang bertanggung jawab, termasuk hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, dan hubungan dengan rantai pasok.
Pedoman ini dapat membantu perusahaan memahami tanggung jawabnya dalam konteks operasional lintas negara dan hubungan bisnis.
ISO 45001
ISO 45001 merupakan standar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Standar ini membantu organisasi mengelola bahaya dan risiko keselamatan serta kesehatan kerja secara sistematis.
Penerapan standar atau kerangka tersebut tidak secara otomatis menjamin seluruh persoalan sosial telah terselesaikan. Perusahaan tetap perlu memastikan kebijakan berjalan dalam praktik dan hasilnya dievaluasi secara berkala.
9. Langkah Praktis Memulai Program Social ESG
Jika perusahaan baru mulai menerapkan ESG, pilar Social dapat dikembangkan secara bertahap.
Berikut langkah yang bisa dijadikan titik awal.
Pertama, identifikasi kelompok yang terdampak. Tentukan siapa saja yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan, seperti karyawan, pelanggan, pemasok, kontraktor, dan masyarakat sekitar.
Kedua, petakan risiko sosial. Periksa potensi masalah ketenagakerjaan, keselamatan kerja, diskriminasi, privasi pelanggan, dan dampak terhadap masyarakat.
Ketiga, evaluasi kebijakan yang sudah ada. Tinjau apakah perusahaan telah memiliki kode etik, prosedur pengaduan, kebijakan keselamatan kerja, dan ketentuan perlindungan data yang memadai.
Keempat, tetapkan prioritas dan target. Pilih masalah yang membutuhkan perhatian lebih besar berdasarkan tingkat dampak, kemungkinan kejadian, dan kebutuhan pihak yang terdampak.
Kelima, tentukan penanggung jawab. Libatkan fungsi sumber daya manusia, operasional, kepatuhan, keamanan informasi, dan manajemen sesuai jenis risiko yang ditangani.
Keenam, pantau hasil dan lakukan perbaikan. Gunakan data, masukan karyawan, keluhan pelanggan, dan evaluasi program untuk menilai efektivitas tindakan yang telah dilakukan.
Pendekatan bertahap membantu perusahaan membangun program yang realistis sekaligus memastikan aspek sosial menjadi bagian dari pengelolaan bisnis sehari-hari.
Kesimpulan
Pilar Social dalam ESG membantu perusahaan melihat bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh keuntungan, tetapi juga oleh cara perusahaan memperlakukan manusia dan mengelola dampak sosialnya.
Aspek ini mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, kesejahteraan karyawan, keselamatan kerja, perlindungan pelanggan, privasi data, dan hubungan dengan masyarakat.
Penerapannya tidak harus dimulai dari program yang besar. Perusahaan dapat memulai dengan mengevaluasi kebijakan ketenagakerjaan, menyediakan mekanisme pengaduan yang aman, meningkatkan perlindungan data, dan memahami risiko sosial dalam rantai pasok.
Selanjutnya, perusahaan perlu menetapkan indikator yang relevan agar kemajuan dapat dipantau dan dievaluasi secara objektif.
Pada akhirnya, Social ESG bukan sekadar upaya membangun citra perusahaan yang baik. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa aktivitas bisnis dijalankan dengan menghormati hak manusia, mengurangi dampak negatif, dan memberikan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terdampak.
